Sejarah Koperasi di Indonesia

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.

seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffvan Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolffvan Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan peranannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi :

Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.

Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).

Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi

Sumber Referensi:

https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/sejarah-koperasi/

Mengenal Prinsip-Prinsip Koperasi

1.  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Maksudnya setiap keanggotaan / anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Maksudnya setiap hasil usaha (SHU) adalahjasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota ,jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal,selain investor anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai /pelanggan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi.

4.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri.

5. Kemandirian.

Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri, selain itu anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.

6. Pendidikan perkoperasiaan

Maksudnya pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

7. Kerjasama antar koperasi.

Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut 

FGD USAHA

FKKMI pada hari sabtu tanggal 31, Juli 2021 lalu sukses melaksanakan kegiatan FGD usaha dengan tema “Bangkiatkan semangat, ciptakan peluang bisnis bagi generasi milenial.” Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak diskusi mengenai perkembangan bidang usaha dari masing-masing KOPMA yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tidak hanya mengajak KOPMA di DIY saja, FKKMI juga menghadirkan bapak Bayu Bharotodiasto selaku pemateri pada kegiatan FGD usaha hari itu. Acara dimulai pukul 09.00 dengan diawali penyampaian materi dari pembicara. Adapun yang disampaikan bapak Bayu adalah hal-hal seperti dampak covid dalam menjalankan usaha saat ini hingga kiat dalam memulai bisnis. 

Setelah pembicara selesai menyampaikan materinya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antar KOPMA mengenai studi kasus dimana dibentuk beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusinya diakhir waktu.

Kegiatan diskusi ini selesai sekitar pukul satu siang. Semoga sengan diadakan kegiatan ini hubungan antar KOPMA bisa lebih erat serta memberikan inspirasi mengenai usaha khususnya dalam perkoperasian.

 

Mengenal Rapat Anggota Tahunan Lebih Dekat

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah forum tertinggi bagi suatu koperasi. Pelaksanaan RAT ini dilakukan setiap tahun di akhir periode dalam rangka membahas laporan pertanggungjawaban Ketua Umum pengurus-pengawas, AD/ART, GBPK, RAPBK, dan pemilihan Ketua Umum, Kepala Bidang, serta Pengawas. Berikut inilah penjelasan singkat tentang apa yang dibahas di dalam RAT.

Lembar Pertanggungjawaban

Membahas tentang pertanggungjawaban pengurus selama satu periode dari masing-masing bidang termasuk Ketua Umum dan pengawas mulai dari program kerja, kendala, dana yang terpakai dan sebagainya.

Anggaran Dasar (AD)

Keseluruhan aturan umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta ketertiban organisasi. AD memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan organisasi. Ketentuan dalam AD digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan-peraturan organisasi secara lebih khusus. AD sebagai pondasi yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan organisasi.

Anggaran Rumah Tangga (ART)

Himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari AD. 

Garis Besar Program Kerja (GBPK)

Membahas tentang tugas fungsi wewenang setiap bidang, yang nanti kemungkinan dapat berubah. Tujuan jangka Panjang dan pendek dan rekomendasi tiap-tiap bidang yang nantinya berdasarkan hal tersebut teman-teman pengurus periode selanjutnya membentuk proker yang akan dilaksanakan pada periode tersebut. 

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK)

Membahas tentang anggaran belanja yang nantinya akan dipakai setiap bidang untuk menjalankan setiap prokernya dan juga anggaran pendapatan untuk periode selanjutnya dari bidang usaha (berjualan) dan bidang keuangan (simpanan). 

SOLASI: Solidkan Tali Silaturahmi

FKKMI memiliki bidang Komunikasi yang memiliki salah satu program kerja yaitu Solidkan Tali Silaturahmi atau yang bisa disebut “SOLASI” dan tahun ini mengangkat tema “Eratkan Silaturahmi Tingkatkan Komunikasi Demi Terwujudnya Pengurus yang Sinergi”.  Harapan dari adanya kegiatan ini adalah terciptanya jiwa kekeluargaan dan kebersamaan antar pengurus. 

Senin, 19 April 2021 pukul 15.30 WIB SOLASI telah sukses dilaksanakan melalui google meet. Acara masih dijalankan secara online menimbnag situasi yang masih belum kondusif jika dijalankan secara offline. 

Acara dimulai pukul 15.30 dengan pembukaan yang berisi sambutan dari KORWIL FKKMI BPW V DIY yaitu, Vina Nurfadzilah. Setelah pembukaan, acara inti yang berupa kajian dengan materi public speaking langsung dimulai. Acara inti kali ini diisi oleh Ika Fauziyah atau biasa dikenal kak ‘Iwak’.

Kegiatan kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas tentang masalah-masalah dalam public speaking yang dialami oleh peserta.